Aliansi Mahasiswa Kota Medan Mengecam Kebijakan ‘Gila’ Pemerintah RI

SNN | MEDAN – Gabungan mahasiswa dari beberapa Universitas di kota medan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (20/9) sore. Mereka menuntut agar DPRD Sumut satu suara guna menolak RUU KPK yang telah disahkan oleh DPR tempo lalu dan naiknya iuran BPJS serta penghapusan subsidi listrik.
Dalam orasi tersebut, ketua koordinator M. Julianda Marsha menyampaikan aspirasinya dengan lantang dan mengecam pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang dianggapnya mencekik masyarakat.
“Kami menganggap pemerintah tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Kenaikan iuran BPJS dan penghapusan subsidi listrik bentuk pemerintah gagal dalam mengayomi masyarakat sehingga kebijakan yang dilontarkannya mencekik masyarakat kecil,” papar Julianda didepan anggota DPRD Sumut yang baru.
Kami, masih kata Julianda, Aliansi Mahasiswa kota Medan juga menolak RUU KPK yang baru serta menolak pimpinan KPK yang bermasalah. Tak hanya itu, Pembakaran hutan di Kalimantan dan Riau secepatnya segera diatasi. Sebab, kita di Sumut ini mulai terkena dampaknya, mana janji Presiden yang katanya tidak ada lagi Karhutla? Itulah bentuk kegagalan pemimpin tidak dapat memegang janjinya.
Lanjutnya, DPRD Sumut terlalu bobrok saat ini. Sebab, pembahasan RAPBD Sumut tahun 2019 hingga kini tak kunjung usai sehingga harus diserahkan ke Mendagri.
Langkah berikutnya ialah, kami akan kembali lagi pada senin mendatang untuk menyaksikan sidang paripurna yang terbuka untuk umum agar kami bisa masuk, karena tadi kami minta masuk untuk diskusi pun mereka tak mengizinkan, kan abang saksikan sendiri tadi kan?,” ungkapnya kepada pers saat diwawancarai.
Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa itu dikawal oleh pihak kepolisian bahkan sempat menutup jalan depan Gedung DPRD sehingga arus lalulintas ditutup sementara. (RED/MA)