Konflik Timur Tengah Terus Memanas, Kepala BGN Nyatakan Anggaran MBG Sementara Tetap Rp 268 T

waktu baca 2 menit
Selasa, 17 Mar 2026 23:08 86 Suara Netizen

Suaranetizennews – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyebut anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai pagu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Informasi tersebut Dadan sampaikan usai mengikuti rapat bersama kementerian/lembaga lain di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. “Ya sementara kita masih tetap dengan yang ada terutama yang sudah ditetapkan dengan undang-undang APBN 2025 ya, sementara ini,” ujar Dadan, Senin (16/3/2026).

Dadan mengakui, dalam rapat itu sejumlah menteri Prabowo Subianto termasuk Menteri Keuangan Purbaya membahas harmonisasi anggaran. Alokasi anggaran negara yang telah ditetapkan berpotensi diubah setelah serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran membuat harga minyak mentah dunia melonjak dan APBN terancam bengkak.

banner 600x600

Meski demikian, menurut Dadan, rapat itu menyimpulkan anggaran MBG belum akan diubah. “Sementara kita masih belum ada perubahan dan masih mengikuti situasi yang berkembang,” tutur Dadan.

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026) Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah bakal melakukan penghematan. Dalam forum itu, Prabowo mencontohkan kebijakan pemerintah Pakistan yang menghemat anggaran dengan memangkas gaji menteri dan DPR. Pakistan juga menerapkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) sampai pembatasan hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM).

“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan,” jelas Presdien Prabowo, Jumat. Menindaklanjuti arahan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan telah menyiapkan skenario pemangkasan anggaran belanja negara di seluruh kementerian/lembaga. Langkah itu disiapkan guna mengantisipasi tekanan terhadap APBN yang mungkin meningkat akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, sementara pemerintah terus menanggung subsidi BBM.

Ruli Harahap

 

LAINNYA
error: Content is protected !!