Anggota DPR RI Lamhot Sinaga; “Diperlukan Pemerataan Pembangunan Agar Tidak Timpang Dengan Bali”
Caption: Lamhot Sinaga Wakil Ketua Komisi VII Reses di Kab.Samosir Sumut. Suaranetizennews,- Lamhot Sinaga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dikenal cukup rajin turun ke daerah pemilihannya Sumut II, ketika reses masa sidang anggota DPR tiba.
Harap maklum, sebagai Anggota Legislatif dengan jumlah suara terbanyak dari Dapil Sumut II yang meliputi 16 Kabupaten dan 3 Kota ini, dia menyadari mengunjungi Dapil adalah satu kewajiban moral kepada kostituen (pemilih)nya.
Pada masa reses DPR kali ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI diagendakan berkunjung ke Kabupaten Samosir yang merupakan serambi destinasi pariwisata Super Prioritas Danau Toba.
Sebagai wakil rakyat, Lamhot menegaskan komitmennya mendorong pemerihtah pusat untuk memajukan Pariwisata Danau Toba.
Sebab menurut Lamhot, sektor pariwisata berpotensi menjadi solusi utama dalam meningkatkan pendapatan negara, bahkan melampaui sektor migas.
Pernyataan ini disampaikannya dihadapan masyarakat Samosir dan pejabat Kementerian Pariwisata saat menggelar sosialisasi reses masa sidang DPR, pada hari ini Jumat (30/5/2025).
Reses tersebut mengangkat tema “Sosialisasi Penyelenggaraan Event Berbasis Kearifan Lokal,” sekaligus dalam rangka mendorong perhatian serius dari pemerintah, terhadap pembangunan pariwisata nasional yang merata dan berkelanjutan.
“Pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19, sektor pariwisata berhasil menyumbang devisa negara lebih tinggi dibandingkan sektor migas, padahal saat itu pariwisata belum menjadi prioritas utama dalam strategi peningkatan pendapatan negara,”ujarnya dalam kata sambutannya.
Pandemi COVID-19 lanjut Lamhot menjadi pukulan berat bagi sektor pariwisata, yang mengakibatkan sekor pariwisata sempat terpuruk dalam dua tahun akibat pembatasan perjalanan dan pembekuan aktivitas wisata.
Meski demikian dikatakan Lamhot, pasca pandemi sektor ini menunjukkan kebangkitan yang signifikan.
“Di tahun 2024, kita melihat performa yang menggembirakan. Total devisa negara dari sektor pariwisata mencapai Rp243 triliun. Tapi 44 persen atau sekitar Rp107 triliun berasal dari Bali saja. Ini menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat besar,” tambahnya.
Atas dasar itulah Lamhot menekankan, perlunya pemerataan pembangunan sektor pariwisata, khususnya di destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Labuan Bajo, dan destinasi lainnya di luar Bali.
“Pemerintah harus menggenjot pengembangan pariwisata di luar Bali. Salah satunya dengan membangun infrastruktur dasar yang mendukung kenyamanan dan kualitas hospitality. Selain itu, reformasi regulasi yang menghambat investasi di sektor pariwisata juga sangat penting,” jelasnya.
Salah satu regulasi yang menjadi sorotan Lamhot adalah Peraturan Menteri Keuangan yang menghambat sistem Build-Operate-Transfer (BOT) dengan batas waktu pemanfaatan tanah yang terlalu pendek.
Dia menyarankan agar skema BOT bisa diperpanjang hingga 50–80 tahun, agar dapat memberikan kepastian hukum dan daya tarik tersendiri bagi investor pariwisata.
Tak hanya itu, Lamhot juga menekankan pentingnya promosi yang masif dan berkelanjutan untuk mengangkat citra dan daya saing destinasi wisata di luar Bali.
“Kalau kita serius ingin menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan pendapatan negara, maka harus ada keberanian untuk melakukan lompatan kebijakan, baik dari sisi infrastruktur, regulasi, maupun promosi,” pungkas salah satu Ketua DPP Partai Golkar itu. (JunHsb)
Pos terkait
Pos Terbaru
