Diapikir Masih Diera Presiden Mulyono, Bisa Atur Pimpinan Plonga-Plongo
Caption: Mendagri Tito Karnavian didesak mundur usai membuat gaduh polemik empat pulau Aceh. Suaranetizennews,- Diera Presiden Jokowi suasana gaduh sesama pejabat kerap dibiarkan berlarut-larut. Berhari-hari di layar kaca televisi, masyarakat cuma melihat debat panas gontok-gontokan Rocky Gerung vs pendukung Jokowi.
Sampai-sampai Publik dibuat gregetan dan bertanya-tanya; dimana Presiden Jokowi, mengapa dia tidak konfrensi pers membuat pernyataan sikap tegas, untuk menyelesaikan kegaduhan yang terjadi?
Sikap Jokowi yang tidak mau tampil, menurut Pengamat Politik Rocky Gerung, menunjukan bahwa watak Jokowi yang sesungguhnya adalah dalang dari pemain wayang. “Jokowi selalu berusaha berada pada posisi dibalik layar, meski publik sudah menunggu ketegasan presiden untuk memutuskan masalah yang berlarut-larut,”ujar Rocky dalam sebuah diskusi.
Beda dengan Kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini. Ketika kegaduhan muncul akibat polemik empat pulau yang diperebutkan Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh, Presiden Prabowo dengan tegas mengambil sikap dan memutuskan bahwa empat pulau tersebut masuk wilayah Provinsi Aceh.
Tito Sumber Kegaduhan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi tersangka utama sumber kegaduhan. Tak ayal, dia pun menjadi pusat serangan kritikus handal Netizen Indonesia, usai Presiden memutuskan empat pulau tersebut masuk wilayah Aceh.
“Dia pikir masih di era mulyono, bisa atur pimpinannya yang plonga-plongo,”tulis akun x @rohimsejati.
Karena itulah, muncul desakan termasuk dari suara netizen Indonesia, meminta Tito Karnavian mundur dari jabatannya.
Pasalnya, Mendagri Tito dinilai telah membuat gaduh lantaran berupaya memindahkan kepemilikan empat pulau di Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) lewat keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025.
“Sudah seharusnya Tito mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari keputusannya yang sudah membuat keresahan, setidaknya bagi warga Aceh,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M.Jamiluddin Ritonga kepada Suaranetizennews.
Menurut Jamiluddin, ditinjau dari aspek politis maupun strategis yang berkenaan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kebijakan yang dibuat Tito sebelumnya mengancam stabilitas nasional.
“Tito sudah keliru dalam mengambil keputusan. Karena itu, secara moral sudah seharusnya Tito mengundurkan diri dari Mendagri,” kata mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Sebelum mengundurkan diri, Jamiluddin menyarankan Tito untuk terlebih dahulu meminta maaf kepada warga Aceh secara terbuka. Mengingat, akibat keputusannya itu Tito sudah membuat warga Aceh resah dan marah.
Bahkan, kata Jamiluddin, keputusan Tito sudah membuat gesekan warga Aceh dan Sumut. Gesekan itu hampir membuat stabilitas politik nasional goyah.
“Permintaan maaf itu diperlukan untuk mengobati goresan warga Aceh, akibat keputusan ceroboh tersebut. Setidaknya menjadi obat penawar bagi warga Aceh dan memulihkan kepercayaan kepada pemerintah pusat,” pungkas Jamiluddin.
(JunHsb)
Pos terkait
Pos Terbaru
