Fatamorgana Gorong-Gorong

Highlight Negeri

Suaranetizennews-Alkisah pada akhir tahun 2012, Bundaran HI dan sejumlah titik di pusat ibu kota tergenang banjir, ketika hujan deras mengguyur kota Jakarta selama 24 jam.

Joko Widodo yang baru dua bulan dilantik menjabat Gubenur DKI Jakarta, dengan penuh semangat 45 mendatangi Jalan MH Thamrin  untuk mengecek saluran pembuangan air di area itu.

Saking semangatnya, mantan Walikota Solo ini tiba-tiba melompat masuk ke dalam gorong-gorong. Momen itu kemudian dipotret oleh banyak media dan  dikenang  sebagai hal yang membuktikan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang merakyat.

Sebagai media darling, pada hari itu juga berita Jokowi  masuk gorong-gorong  menyebar ke seantero negeri.

Di Desa Sepaku desa nun jauh di pedalaman hutan Kalimantan Timur sana, Pandi (51) menonton berita Jokowi melalui layar televisi tabungnya. Pria yang sehari-hari mencari nafkah di hutan ini melihat Jokowi melompat masuk kedalam gorong-gorong.

Dalam benak Pandi, pada saat itu Jokowi tampak seperti sosok pemimpin yang “merakyat”. Sebab masuk gorong-gorong bukanlah hal lumrah  dilakukan oleh para pejabat di negeri ini. Pandi pun sangat terpukau dan terpana melihat gestur Jokowi masuk gorong-gorong.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pepatah inilah yang dirasakan Pandi saat ini. Untungnya memilih Jokowi  dua kali pada pilpres  tak pernah diraih.

Malangnya, Pandi tidak pernah menyangka bahwa setelah delapan tahun, kebijakan presiden ke tujuh yang di juluki si “Mulyono” itu malah mengubah kehidupannya menjadi suram.

Jantung Pandi berdebar-debar ketika Jokowi yang baru saja terpilih untuk periode keduanya sebagai presiden, mengumumkan akan memindahkan ibu kota dari Jakarta dan membangun ibu kota baru di Kab.Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pengumuman Jokowi itu membuat gelisah masyarakat adat yang mendiami wilayah itu secara turun temurun.

Jantung Pandi berdebar-debar lantaran dia dan masyatakat adat lainnya khawatir suatu saat akan digusur.  Sebab rumahnya dekat dengan tempat pembangunan bendungan Sepaku yang akan memasok air ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Apalagi, Pandi tidak memiliki sertifikat atas tanah, rumah, dan kebunnya.

Pandi terus berusaha melawan keresahannya itu seolah tak akan pernah terjadi. Sungguh malang tak dapat dia tolak, tiba-tiba patok batas pembangunan muncul di sekitar rumah-rumah mereka tanpa penjelasan.

“Ini jauh berbeda gambaran di televisi yang saya lihat [Jokowi] mau turun ke gorong-gorong, bisa bermasyarakat. Ternyata ambisi kekuasaanya, ngeri..,” kata Pandi.

Keresahan yang sama juga dirasakan Yati Dahlia, 32, yang masih tinggal di Desa Bumi Harapan, pemukiman masyarakat yang berjarak sekitar lima kilometer dari Titik Nol IKN.

Pemerintah menjanjikan ganti rugi sebesar Rp150 juta untuk tanahnya seluas 1,2 hektare. Di tanah itu berdiri rumah, kontrakan, serta warung miliknya. Tetapi hingga kini, ganti rugi itu tidak kunjung dibayarkan.

“Rumah saya yang di belakang sempat saya sewakan, belum ada pembayaran ganti rugi sampai sekarang, tapi mereka  sudah disuruh kosongkan tempat,” ujar Dahlia.

Mungkin orang-orang melihat kondisi fisik saya baik-baik saja, tapi di dalam rasanya mau gila, stres. Kami disuruh pindah, sedangkan kami belum dibayar, kami mau pindah kemana?”

Dia merasa masyarakat tak banyak dilibatkan dan diberdayakan terkait pembangunan IKN. Pada akhirnya, mereka tersingkir dari kampung yang telah mereka tinggali turun temurun.

Dahlia kini hanya bisa pasrah. Apalagi ada Undang-Undang IKN yang mewajibkan presiden selanjutnya meneruskan pembangunan IKN.

Namun Pandi dan Dahlia saat ini malah menyaksikan dana ratusan triliun yang dihabiskan untuk IKN, hasilnya malah kondisi bangunan IKN saat ini ditumbuhi ilalang dan semak belukar.

“Walaupun tidak dilanjutkan, toh tanah kami sudah habis,” kata Dahlia dengan nada sedih.

Dahlia sendiri mengaku tidak masalah jika proyek IKN  dilanjutkan sepanjang pemerintah memperhatikan nasib masyarakat adat.

Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, Jokowi tampaknya mengharapkan pembangunan IKN menjadi “gong” dari warisan infrastruktur yang telah dia bangun secara masif selama 10 tahun terakhir.

Akan tetapi, peneliti politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menilai banyak dari warisan pembangunan Jokowi tidak mencerminkan proses yang demokratis dan justru mencabut hak masyarakat terdampak.

Menurutnya, proyek IKN merefleksikan itu semua. Polanya serupa dengan yang terjadi dalam proyek-proyek investasi di Pulau Rempang, Desa Wadas, Air Bangis, Mandalika, dan lain-lain.

Catatan Redaksi