Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi; “Perpres 66/2025 Salah dan Bermasalah”

Suaranetizennews,- Setelah polemik pengerahan prajurit TNI dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur untuk pengamanan Kejaksaan di seluruh wilayah NKRI, Presiden Prabowo bukannya memerintahkan Panglima TNI untuk melakukan penarikan dan pembatalan pengerahan pasukan TNI tersebut.

Presiden justru mengeluarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Publik Enemy Dalam Perspektif Indonesia Negara Hukum ( Recht staat )

88 Suara Netizen

Menurut Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi, langkah tersebut salah dan bermasalah. “Perpres 66/2025 salah secara materiil dan formil, dari sisi muatan dan prosedur pembentukan,”katanya dalam keterangan tertulis yang diterima  Redaksi Suaranetizennews, Senin 23/05/2025.

Hendardi berpandangan, menurut Pasal 13 UU No 12 Tahun 2011 tentang Materi Muatan Peraturan Presiden, berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

“Satu-satunya dasar hukum yang digunakan oleh Perpres 66/2025 adalah Pasal 4 UUD Negara RI tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan,”jelasnya.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Komisi III Apresiasi Polri yang Tangkap 6 Orang yang Terlibat di Grup FB ‘Fantasi Sedarah’

97 Suara Netizen

Perpres tersebut lanjutnya, sama sekali tidak mendasarkan pada UU TNI, padahal Perpres tersebut melegitimasi pengerahan pasukan TNI untuk pengamanan kejaksaan. Bahkan Perpres tersebut tidak merujuk pada UU Kejaksaan itu sendiri.

“Secara hukum, hal tersebut merupakan bentuk legalisme otokratis (autocratic legalism), yang menegaskan kecenderungan pemanfaatan hukum untuk kepentingan kekuasaan politik pemerintahan semata,”tegasnya.

Dari sisi prosedur dikatakan Hendardi, Perpres tersebut tidak taat prosedur. “Seharusnya pembentukan Perpres melalui dua prosedur, program penyusunan Perpres (Progsun) atau di luar progsun. Namun proses Perpres melalui Progsun panjang dan pasti memakan waktu lama,”tambahnya.

Hendardi menilai, Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dapat mengajukan Rancangan Perpres di luar Progsun Perpres, jika ada kebutuhan untuk melaksanakan UU atau putusan MA. Selain itu,  Perpres melalui prosedur di luar Progsun dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, untuk mengatasi keadaan luar biasa, konflik, atau bencana alam.

“Sehingga, kami patut menduga prosedur tersebut diterabas, untuk memberikan legitimasi secara cepat dan instan atas ‘main mata’ kejaksaan dan TNI yang dasar hukumnya juga salah yaitu MoU antara Kejaksaan dengan TNI,”paparnya.

Karena menurutnya, secara objektif, tidak ada ancaman sistematis dan massif yang nyata terhadap kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum, sehingga membutuhkan peraturan perundang-undangan khusus dalam bentuk Perpres.

Bermasalahnya Perpres 66/2025 tersebut, dikatakan Hendardi ada dua dampak yang akan ditimbulkan; Pertama, pengamanan kejaksaan oleh TNI dalam jangka panjang akan melegalisasi pelibatan militer dalam proses-proses penegakan hukum oleh Kejaksaan.

Kedua, Perpres akan secara lebih terbuka memantik gesekan dan mencampuradukan kewenangan khususnya antara tiga lembaga; Kejaksaan, Polri dan TNI.

“Alih-alih memberikan legitimasi bagi menguatnya militerisme dalam kelembagaan penegakan hukum sipil, Presiden seharusnya memberikan perhatian besar bagi perbaikan integritas dan profesionalitas dalam penegakan hukum,”tandasnya.

Hendardi merujuk pada realitas yang menunjukan berapa banyak kasus  keterlibatan aparatur penegak hukum, di Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan Mahkamah  Agung, dalam praktik tindak pidana pungutan liar, gratifikasi dan korupsi.

“Hal ini jelas-jelas telah melemahkan penegakan hukum, dan menghancurkan kepercayaan publik pada proses penegakan hukum,”katanya.

Hendardi juga mengkritik sikap Presiden  yang semestinya memberikan perhatian besar bagi penegakan hukum militer dan peningkatan profesionalitas militer di bidang pertahanan.

“Bukan malah menarik-narik militer ke dalam jabatan dan penegakan hukum sipil yang justru mendistraksi profesionalitas militer dalam pertahanan negara,”pungkasnya.