Ketua DPR Puan Minta Kebakaran Bromo Segera Ditangani, Keselamatan Warga yang Utama
(foto : istimewa) Suaranetizennews – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak mengancam keselamatan masyarakat. Termasuk kebakaran hebat di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Menurutnya, meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo hingga dilaporkan mencapai sekitar 520 hektare dan keputusan menutup seluruh akses wisata merupakan kondisi serius yang membutuhkan konsentrasi penuh pemerintah pada pengendalian api, perlindungan ekosistem, dan keselamatan masyarakat.
“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (10/8). Seperti diketahui, karhutla di kawasan Bromo yang dilaporkan terjadi sejak Senin pekan lalu terus meluas hingga membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total akses masuk wisata, baik dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.
Kebakaran di kawasan Bromo selama sepekan telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan. Hingga hari ini, api diketahui masih berkobar cukup hebat dan membakar sejumlah vegetasi kering di kawasan Bromo. Kondisi medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman kebakaran.
Terkait hal tersebut, Puan meminta Pemerintah untuk memastikan operasi pemadaman karhutla di kawasan Bromo memiliki satu komando yang kuat, dukungan personel dan peralatan yang memadai. “Serta pengawasan terhadap seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain. Prioritas saat ini harus jelas padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” tutur Puan.
Puan mengingatkan, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah efektif agar pemadaman darat dan udara diarahkan berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta area dengan nilai ekologis tinggi. “Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah memiliki peta yang jelas mengenai tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan yang memiliki risiko erosi dan degradasi lanjutan. Menurut Puan, pemulihan kawasan Bromo tidak boleh disederhanakan menjadi hanya sekadar penanaman kembali pohon atau vegetasi. “Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” ujar Puan.
Ridho H
Pos terkait
Pos Terbaru
