KPK Umumkan Capaian Kinerja di 2025, 11 OTT dan Penjarakan 118 Koruptor
Konferensi Pers Capaian Kinerja KPK 2025 (foto dok ; KPK) Suaranetizennews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menutup tahun 2025 dengan menegaskan satu pesan utama, yakni pemberantasan korupsi bukan sekadar soal penindakan, melainkan memastikan negara hadir melindungi kepentingan publik. Sepanjang tahun ini, KPK mencatat capaian signifikan dalam penindakan, pemulihan aset, pencegahan, pendidikan antikorupsi, hingga penguatan kelembagaan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan pemberantasan korupsi tidak lah mudah. Namun, ia percaya dengan perbaikan sistem, kokohnya integritas sumber daya manusia (SDM), serta pelibatan publik, Indonesia mampu mewujudkan Indonesia Emas dan Indonesia Bebas Korupsi 2045. “Kami terus berbenah agar KPK tetap kuat, independen, dan profesional. Integritas pegawai, akuntabilitas tata kelola anggaran, hingga transformasi digital adalah fondasi,” kata Setyo.
Dalam Konferensi Pers Kinerja Akhir Tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12), Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, memaparkan capaian pertama yaitu sebelas kegiatan tangkap tangan (OTT) terkait korupsi sistematis di sektor strategis, yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. “Ada 11 penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi, atau yang lazim dikenal di masyarakat dengan sebutan OTT, yang KPK lakukan tahun ini,” jelas Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam jumpa pers laporan kinerja akhir tahun KPK 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).
Menurut Fitroh, perkara korupsi yang terungkap melalui OTT tersebut berasal dari berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti layanan kesehatan, pekerjaan umum, hingga jual beli jabatan.
Sejumlah OTT maupun perkara yang ditangani KPK, berawal dari laporan masyarakat, dimana sepanjang 2025 KPK menangani sebanyak 429 perkara. Rinciannya, 69 perkara masih dalam tahap penyelidikan, 110 perkara pada tahap penyidikan, 112 perkara pada tahap penuntutan, 73 perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), dan 75 perkara berada pada tahap eksekusi.
Dari sisi penindakan, selama satu tahun ini KPK menetapkan 118 tersangka, memproses ratusan perkara, serta berhasil memulihkan aset negara mencapai Rp1,53 triliun, yang menurut Fitroh angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Ia menegaskan, bagi KPK penindakan bukanlah tujuan akhir. Temuan dan pembelajaran dari proses penindakan menjadi dasar penting untuk mendorong perbaikan sistem, tata kelola, dan pengawasan agar praktik korupsi serupa tidak kembali terulang.
Berikut daftar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025:
Maret 2025
OTT anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Juni 2025
OTT dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara.
7–8 Agustus 2025
OTT di Jakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan) terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
13 Agustus 2025
OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
20 Agustus 2025
OTT dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
3 November 2025
OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
7 November 2025
OTT terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi.
9–10 Desember 2025
OTT terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
17–18 Desember 2025
OTT di Tangerang yang menjaring seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta. KPK menyita uang tunai sebesar Rp900 juta.
18 Desember 2025
OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK menangkap 10 orang dan menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
18 Desember 2025
OTT di Kalimantan Selatan yang menjaring enam orang, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.
Ruli Harahap
Pos terkait
Pos Terbaru
