Caption : Ilustrasi Indonesia Emas 2045. Oleh: Agus Widjajanto
Suaranetizennews,- Gagasan tentang Indonesia Emas 2045 sebuah visi besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju tepat saat berusia 100 tahun kemerdekaannya, telah digaungkan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Narasi ini terus berlanjut bahkan menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Namun, dalam konteks ketatanegaraan dan situasi global yang terus berubah, pertanyaan kritis muncul: apakah kita benar-benar siap mencapainya?
Keterbatasan Masa Jabatan dan Tantangan Perencanaan Jangka Panjang
Konstitusi Indonesia membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode, yakni 10 tahun.
Dengan rentang waktu yang relatif pendek tersebut, sulit bagi seorang presiden untuk menyusun dan mengeksekusi rencana pembangunan jangka panjang hingga 2045.
Maka dari itu, perlu reformulasi sistem ketatanegaraan, agar arah pembangunan tidak berubah setiap pergantian rezim.
Salah satu solusinya adalah menghidupkan kembali fungsi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menyusun dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Ini akan menjadi kompas kebijakan nasional lintas rezim, sehingga visi Indonesia Emas tidak hanya menjadi jargon politik semata.
Tentu, hal ini membutuhkan amandemen terbatas UUD 1945, yang telah mengalami empat kali perubahan dan saat ini menghilangkan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN.
Situasi Geopolitik Global: Ketidakpastian yang Harus Diwaspadai
Kita hidup di tengah ketidakpastian geopolitik global dan regional.
Konflik antara India dan Pakistan di Kashmir, ketegangan di Laut China Selatan, serta persaingan strategis antara blok AUKUS (Amerika Serikat, Australia, Inggris) dan Tiongkok-Rusia, menciptakan iklim internasional yang tidak stabil.
Sebagai negara Non-Blok, Indonesia harus bersiap berdiri tegak secara independen, tanpa ketergantungan pada aliansi militer mana pun.
Kawasan Indo-Pasifik, yang kini menjadi pusat perhatian global, diibaratkan sebagai gadis cantik yang diperebutkan kekuatan besar dunia.
Dalam konteks inilah, kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia ke depan harus diperkuat, bukan hanya secara militer, tetapi juga diplomatik dan teknologi.
“Ghost Fleet” dan Ketakutan Akan Masa Depan
Tahun 2018, Prabowo Subianto sempat mengangkat buku “Ghost Fleet” karya P.W.
Singer dan August Cole, yang menggambarkan skenario fiktif konflik global di masa depan. Meski sifatnya spekulatif, buku ini memunculkan diskusi tentang ancaman disintegrasi Indonesia pada 2030.
Namun, perlu ditegaskan: tidak ada bukti ilmiah atau prediksi valid yang menyatakan Indonesia akan bubar pada tahun tersebut.
Yang lebih penting adalah menangkap pesan antisipatif dari narasi-narasi semacam ini: bahwa masa depan Indonesia sangat tergantung pada bagaimana kita mengelola sumber daya, kebijakan, dan persatuan nasional hari ini.
Ancaman Nyata: Perubahan Iklim dan Ketimpangan Ekonomi
Jika Indonesia ingin mencapai visi emasnya, tantangan besar lain yang harus dihadapi mencakup:
Perubahan iklim: Kenaikan permukaan laut, kekeringan, dan bencana alam mengancam wilayah pesisir dan produktivitas pangan.
Ketergantungan pada sumber daya alam: Jika tidak dikelola dengan bijak, akan menjadi bumerang.
Ketimpangan ekonomi dan rendahnya kualitas pendidikan di sejumlah wilayah.
Maka diperlukan strategi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan:
– Ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, bukan hanya komoditas mentah.
– Reformasi sistem pendidikan dan infrastruktur.
–Penguatan kelembagaan dan supremasi hukum
Teknologi Kecerdasan Buatan: Peluang atau Ancaman?
CEO Google, Sundar Pichai, menyebut bahwa kecerdasan buatan (AI) adalah teknologi yang dampaknya bahkan melebihi penemuan listrik dan api.
AI diprediksi akan mendesain ulang sistem kerja, pendidikan, hingga kehidupan manusia pada 2030.
Jika tidak disiapkan sejak dini, Indonesia bukan hanya akan tertinggal, tapi bisa menjadi korban disrupsi global.
Maka negara dan masyarakat harus siap beradaptasi, dengan regulasi yang visioner dan investasi pada sektor digital.
Jangan Terjebak dalam Konflik Internal
Ironisnya, di saat dunia memacu lompatan teknologi dan reformasi global, kita masih terjebak dalam perdebatan internal: konflik politik, pertentangan ideologi, bahkan tafsir agama yang saling menafikan.
Jika kita terus berkutat di “sini-sini saja”, kapan kita akan maju sebagai bangsa?
Mari kita tinggalkan polarisasi sempit dan mulai berpikir besar. Mencapai Indonesia Emas 2045 bukan sekadar soal mimpi politis, tetapi kesadaran kolektif untuk bertransformasi.
Menuju Indonesia Emas Butuh Arah, Bukan Sekadar Retorika
Visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi ilusi jika tidak diiringi oleh keseriusan dalam penataan sistem kenegaraan, ketahanan nasional, dan kesiapan menghadapi era teknologi canggih.
Perlu strategi jangka panjang yang terlembagakan, bukan sekadar visi lima tahunan yang berganti sesuai siklus politik.
Saatnya kita melihat lebih jauh, berpikir lebih besar, dan bertindak lebih cepat.
Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hanya mampu bermimpi, tetapi juga berani berbenah.
Merdeka.
Penulis adalah : Praktisi Hukum, Pemerhati Sosial Budaya, Politik, dan Sejarah Bangsa