Nota Akhir Tahun DPR RI Tahun 2025; “Dari Pagar Laut, Hingga Satgas Pemulihan Bencana”
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tampak dari bagian depan, di Jl. Jend.Gatot Subroto, Senayan Jakarta Selatan. Suaranetizennews,- Usia Pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto memasuki 15 bulan di akhir tahun 2025 ini, menggoreskan banyak catatan yang menuai banyak apresiasi sekaligus mengkritisi.
Pengaruh stabilitas politik koalisi besar Pemenang Pemilu di berbagai lembaga negara melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Meskipun pada akhirnya ada yang tidak populer lantaran adanya berbagai permasalahan yang timbul, semisal Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lembaga Legislatif yang dihuni 580 kursi perwakilan Partai Politik setahun belakangan juga nampaknya jauh dari konflik internal, yang biasanya terjadi karena konflik kepentingan sesama Parpol.
Figur yang dinilai paling berpengaruh di DPR-RI selama tahun 2025 ini adalah Prof. Sufmi Dasco Ahmad. Wakil Ketua DPR-RI dari Partai Gerindra ini dinilai mampu mengkomunikasikan suara dan aspirasi rakyat, tidak hanya kepada Kementerian dan Lembaga, namun bisa tersambung/terhubung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sadar menduduki dua jabatan penting, yakni Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco tak lantas bersantai ria dibelakang meja kerjanya. Pria yang kerap menuai banyak simpatik dari pihak pencari keadilan ini, sudah terbiasa langsung turun tangan membereskan berbagai persoalan bangsa yang menyita perhatian publik selama tahun 2025 ini.
Dasco oleh berbagai pihak, dinilai membuat langkah taktis yang tepat dan efektif dalam meredam krisis dan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi sekelompok orang.
Berikut adalah rangkuman masalah-masalah besar yang berhasil ditangani DPR RI selama kurun waktu Tahun 2025;
Tumpang Tindih Lahan
Masalah tumpang tindih lahan yang selama ini terkatung-katung kini memiliki kanal penyelesaian yang lebih konkret.
Pansus ini dibentuk lintas fraksi untuk membedah akar masalah mafia tanah dan ketidakadilan distribusi lahan.
Dasco memastikan bahwa pembentukan ini bukan sekadar formalitas, melainkan respons langsung terhadap aspirasi petani dan masyarakat adat yang selama ini merasa terpinggirkan.
Dalam penjelasannya mengenai pembentukan tim ini, ia menyatakan, “Rapat konsultasi telah membentuk tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria,” yang menandakan dimulainya era baru penegakan keadilan agraria yang lebih sistematis di parlemen.
Polemik Pagar Laut Teluk Jakarta
Awal Januari 2025, polemik pembangunan pagar laut di perairan Teluk Jakarta menjadi perhatian publik. Isu ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Sejumlah komisi DPR RI, antara lain Komisi I, Komisi II, dan Komisi V, menggelar rapat kerja untuk meminta klarifikasi. Pagar laut tersebut dinilai merugikan nelayan dan mematikan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Dasco dan beberapa anggota DPR mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) agar persoalan diusut secara menyeluruh. Isu ini kemudian mereda setelah TNI AL membongkar pagar laut tersebut, langkah yang diapresiasi DPR.
Tambang Nikel Raja Ampat
Isu lingkungan kembali mencuat pada Juni 2025 terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Penambangan di kawasan konservasi itu dinilai merusak ekosistem dan mencederai citra pariwisata kelas dunia.
Komisi XII DPR RI yang membidangi sumber daya mineral serta Komisi VII DPR RI yang mengurusi pariwisata menyoroti lemahnya pengawasan perizinan. DPR menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.
Tak lama berselang, Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha empat perusahaan tambang di Raja Ampat. DPR mengapresiasi langkah tersebut, meski sebagian anggota mendesak proses hukum lanjutan terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Penulisan Ulang Sejarah Nasional
Rencana Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menyusun buku sejarah nasional versi terbaru menuai polemik. Sejumlah isu sensitif mencuat, mulai dari penghapusan istilah Orde Lama, pelanggaran HAM, hingga tragedi pemerkosaan massal 1998.
Komisi X DPR RI memanggil Menteri Kebudayaan untuk meminta penjelasan. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya prinsip “jas merah”—jangan sekali-kali melupakan sejarah—dan mengingatkan agar penulisan sejarah tidak mengaburkan fakta.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kemudian membentuk tim supervisi guna memastikan penulisan ulang sejarah dilakukan secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Darurat Perundungan di Dunia Pendidikan
Sepanjang 2025, kasus perundungan di lingkungan pendidikan menjadi sorotan serius. Sejumlah kasus berujung pada korban meninggal dunia, termasuk di SMPN 19 Tangerang Selatan dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
Komisi X DPR RI dan Komisi IX DPR RI kerap memanggil kementerian terkait. Ketua DPR RI bahkan menyatakan perundungan di lingkungan pendidikan telah memasuki tahap darurat nasional.
Daco dan sejumlah anggota DPR mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional guna memutus mata rantai budaya perundungan yang dinilai sudah mengakar.
Reformasi Polri
Sorotan publik terhadap DPR RI pada Agustus 2025 kemudian beralih ke Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), menyusul kasus kendaraan taktis Brimob yang melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.
Dasco bersama Ketua Komisi III DPR RI meminta penindakan tegas terhadap pelaku dan pertanggungjawaban institusional. Gelombang protes publik mendorong pemerintah membentuk Komisi Reformasi Polri.
Dasco juga mendorong DPR agar membentuk Panitia Kerja Reformasi Penegakan Hukum yang mencakup Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Reformasi dinilai harus menyentuh sistem rekrutmen, pendidikan, serta budaya institusi.
Kepastian Hukum Tata Kelola BUMN dan Jabatan Publik
Tahun 2025 juga diwarnai dengan polemik mengenai rangkap jabatan dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketidakjelasan aturan sering kali membuat posisi wakil menteri dan komisaris BUMN menjadi area abu-abu yang rawan konflik kepentingan.
Merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Dasco memimpin orkestrasi revisi Undang-Undang BUMN. Dasco memastikan, legislasi baru ini tidak hanya mengejar target pengesahan, tetapi benar-benar mengakomodasi putusan hukum tertinggi untuk mencegah maladministrasi di tubuh perusahaan pelat merah.
Dia menjelaskan komitmen DPR dalam proses ini dengan mengatakan, “Revisi UU BUMN ini memang ditujukan untuk memasukkan beberapa putusan MK, salah satunya terkait jabatan wakil menteri yang hanya boleh merangkap sebagai komisaris maksimal dua tahun.”
Solusi legislasi ini memberikan kepastian hukum bagi para pejabat publik sekaligus menjawab keraguan masyarakat tentang profesionalisme BUMN.
Penguatan Institusi Perlindungan Saksi dan Korban
Masalah penegakan hukum sering kali terbentur pada rasa takut saksi untuk bersuara. Kelemahan posisi tawar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di hadapan institusi penegak hukum lain menjadi masalah struktural yang perlu dibenahi.
Dasco memimpin Rapat Paripurna yang menyetujui Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSdK) menjadi usul inisiatif DPR.
Langkah ini krusial untuk memperkuat independensi LPSK agar tidak mudah diintervensi, terutama dalam kasus-kasus sensitif yang melibatkan kekuasaan atau korupsi besar.
Dengan revisi ini, DPR menyelesaikan masalah kerentanan saksi kunci yang sering kali menjadi titik lemah dalam pengungkapan kasus pidana besar di Indonesia.
Polemik Fasilitas dan Tunjangan Rumah Anggota Dewan
Isu gaya hidup dan fasilitas pejabat selalu sensitif bagi publik. Pada 2025, terjadi perubahan mekanisme pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang sempat memicu kesimpangsiuran informasi. Publik mempertanyakan apakah uang negara digunakan secara efisien.
Ia menjelaskan bahwa tunjangan perumahan tidak lagi diberikan secara tunai tanpa pertanggungjawaban yang jelas, melainkan dialihkan untuk biaya sewa (kontrak) yang terukur. Hal ini menyelesaikan potensi penyalahgunaan anggaran fasilitas negara.
Untuk menjernihkan isu ini, ia memberikan klarifikasi langsung bahwa “uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR lima tahun.”
Penjelasan ini meredam spekulasi liar di media sosial dan menunjukkan komitmen pimpinan DPR terhadap akuntabilitas anggaran publik.
Satgas Pemulihan Bencana Banjir Sumatera
Akhir November 2025, banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut menewaskan ratusan warga, merusak infrastruktur, serta mengisolasi sejumlah wilayah.
Dasco dan sejumlah anggota DPR RI membentuk Satgas Pemulihan Bencana guna mempercepat distribusi bantuan dan memperjelas komando penanganan. DPR juga meninjau langsung lokasi bencana selama masa reses.
Komisi IV DPR RI turut memanggil Menteri Kehutanan untuk menjelaskan dugaan kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan yang memperparah bencana. DPR dan pemerintah sepakat membentuk Panja guna mencegah bencana serupa terulang kembali.
Penulis:
Junaidi P.Hasibuan
Pos terkait
Pos Terbaru
