Pengangguran Meningkat Premanisme Merungkat
Caption: Ilustrasi Premanisme. SNN – Pemerintah selalu mengabaikan data dan fakta perekonomian Indonesia. Padahal, data dari dalam negeri maupun lembaga internasional menunjukkan tren yang terus menurun.
Senin, 5 Mei 2025 kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melambat dibandingkan capaian pada kuartal IV-2024 yang tumbuh 5,02 persen dan kuartal I-2024 yang tumbuh 5,11 persen.
Bahkan pertumbuhan periode ini merupakan yang terendah sejak kuartal III 2021 yang mencapai 3,53 persen.
Sebelumnya Bank Indonesia juga merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berkisar 4,7 persen hingga 5,5 persen pada 2025.
Proyeksi dari BI seiring perkiraan dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang mematok angka 4,7 persen untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026. Sedangkan Bank Dunia menyodorkan angka 4,7 persen untuk tahun 2025 , lalu 4,8 persen pada 2026 dan 5 persen tahun 2027.
Proyeksi tak jauh beda juga disampaikan oleh Moody’s yang memperkirakan pertumbuhan Indonesia rata-rata sebesar 5 persen untuk 2025 dan 2026.
Angka pertumbuhan ekonomi yang tersendat ini, herannya justru direspon dengan sebelah mata oleh pemerintah.
Menko Perekonomian Hartarto saat dimintai komentarnya oleh wartawan, Rabu, 7 Mei 2024, justru menyatakan pertumbuhan Indonesia yang 5 persen itu merupakan yang kedua terbaik di antara negara G 20.
Di sini tampak jelas betapa pemerintah tak punya sense of crisis. Padahal data-data perekonomian lainnya juga tak menggembirakan. Tengok saja, bagaimana BPS mengingatkan konsumsi rumah tangga melemah, angka pengangguran juga bertambah selama dua tahun terakhir.
Perlambatan konsumsi rumah tangga pada Kuartal I 2025 tak bisa diremehkan lantaran di periode ini terdapat libur tahun baru, bulan Ramadhan dan Idul Fitri, yang selama ini menjadi booster bagi perekonomian Indonesia.
Dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 4,98 persen, empat bulan pertama tahun ini melambat 0,09 persen dibanding tahun lalu. Tapi bila dibandingkan kuartal IV tahun 2024 merosot 0,98 persen.
BPS juga mencatat jumlah pengangguran di Indonesia meningkat 1,11 persen secara tahunan pada Februari 2025. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025, atau meningkat 83.450 orang dibandingkan Februari 2024.
Jumlah tersebut merupakan 4,76 persen dari total jumlah angkatan kerja di pasar tenaga kerja Indonesia yang sebanyak 153,05 juta orang.
Pengangguran Akan Terus Bertambah
Seiring dengan itu IMF memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan sebagai dampak dari memanasnya perang dagang.
Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, lembaga yang bermarkas Washington DC memproyeksikan angka pengangguran di Indonesia mencapai 5,0 persen pada tahun 2025, naik dari 4,9 persen pada tahun sebelumnya. Pada 2026, angka ini diperkirakan melonjak ke 5,1 persen.
Memburuknya angka pengangguran tentu tak lepas dari perang dagang AS-China serta perang Rusia-Ukraina. Namun khusus untuk Indonesia ada satu peroalan pelik yang sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah, yakni premanisme. Sudah bukan rahasia lagi jika aktivitas preman bukan hanya meresahkan masyarakat, tapi juga dapat menurunkan kepercayaan investor.
Meski Kepolisian sudah mengambil langkah tegas menindak aksi premanisme, namun disisi lain, harus ada solusi yang tepat dari pemerintah. Pemerintah harus merangkul kelompok-kelompok ormas. Preman juga manusia, punya keluarga. Solusi gampangnya, bagaimana memberdayakan kelompok Ormas menjadi tenaga sekurity di perusahaan. Tanpa solusi, aksi premanisme akan terus belanjut. Ibarat menekan balon, dipencet di ujung, dia akan lari ke depan.
Sebagaimana diketahui pembangunan pabrik mobillistrik BYD di Subang, Jawa Barat mengalami kendala akibat tindakan premanisme yang dilakukan oleh segelintir oknum dari organisasi masyarakat (Ormas). Padahal, jika tak ada aral melintang, setelah beroperasi tahun 2026 diperkirakan pabrik ini dapat menyerap 18.000 tenaga kerja.
Nasib serupa juga dialami investor mobil elektrik dari Vietnam, VinFast, yang membuka pabrik di Subang, Jawa Barat. Industri yang mematok target 50.000 unit mobil per tahun diprediksi membutuhkan 1.000 hingga 3.000 pekerja secara langsung.
Jumlah itu akan berlipat ganda dari industri pendukungnya, seperti pemasok komponen, logistik, dan infrastruktur. Belum lagi jika rencana pembangunan stasiun pengisian daya sebanyak 30.000 hingga 100.000 di seluruh Indonesia terwujud.
Nah, apa jadinya jika premanisme terus dibiarkan mengganggu investor. Jawabannya sederhana: perlahan tapi investor hengkang, PHK merebak, pengangguran membengkak. Masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintahan Presiden Prabowo.
Apalagi untuk meyakinkan investor mau menanamkan uangnya di Indonesia juga tidak mudah. Sudah begitu, strategi investasi yang digunakan pemerintah dalam 10 tahun terakhir tak mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Data yang disampaikan IMF malah lebih miris. Tahun 2024, Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di AsiaTenggara. Persentase tingkat penganggurannya mencapai 5,2 persen, lebih tinggi dari rerata 3,29 persen. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, angka pengangguran itu hanya turun 0,1 persen dari 5,3 persen pada 2023.
Nah, dengan terus merosotnya lapangan kerja yang bisa disiapkan pemerintah, tentu saja bakal diikuti dengan bertambahnya angka pengangguran. Jika pemerintah tak mampu mengatasinya, niscaya angka pengangguran meroket, dan ujung-ujungnya kriminalitas yang diperankan oleh kelompok preman berkedok ormas akan terus meningkat juga.
Selain mengatur ulang strategi investasi, pemerintah juga wajib bersikap tegas terhadap koruptor. Angka Rp984 triliun yang diungkap PPATK sebagai transaksi yang diduga terkait tindak pidana korupsi pada tahun 2024 seharusnya menjadi alarm pengingat bagi Presiden Prabowo.
Angka PPATK tersebut, diketahui dari lalulintas tranksaksi keuangan perbankan. Padahal, korupsi atau gratifikasi banyak terjadi tanpa menggunakan transaksi perbankan alias upeti yang diserahkan dengan uang cash.
REDAKSI
Pos terkait
Pos Terbaru
