Tradisi Wakil Lebih Pantas Menjadi Calon Kepala
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. ketika meraih Penghargaan Kepemimpinan Publik dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH Unbraw). Suaranetizennews,- Medio tahun 2025 lalu, selama satu bulan, kursi
Wakil Kepala Kepolisian RI sempat mengalami kekosongan. Hal itu terjadi, lantaran begitu banyak pertimbangan yang muncul dibenak hati Presiden Prabowo Subianto, untuk menentukan Wakil Kepala Kepolisian saat itu.
Sejatinya, tugas seorang wakil dalam jabatan apapun, harus selalu siap menggantikan sang kepala apabila berhalangan ataupun memasuki usia pensiun.
Kabarnya, Calon Wakapolri yang belum diketahui siapa sosoknya waktu itu, dipersiapkan untuk menjadi Calon Kapolri, setelah Kapolri Listyo Sigit Prabowo memasuki usia pensiun.
“Karena itulah Presiden Prabowo tidak sembarangan menunjuk dan merestui siapa calon Wakapolri yang tepat,”ujar Selamat Ginting, pengamat politik dari Universitas Nasional.
Lagi pula, tradisi Wakapolda menggantikan Kapolda, sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di Institusi Polri. Sebut saja Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, sebelum menjadi Kapolda dia terbilang cukup lama menduduki jabatan Wakapolda Banten.
Mendapat Restu Presiden
Pada akhir Bulan Juli tahun 2025 lalu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, nama Wakapolri yang baru sudah dia setorkan dan akan mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto.
Listyo menambahkan, nama yang telah dia setorkan ke Presiden tersebut, akan dikomunikasikan kembali dengan Presiden Prabowo.
Lalu muncullah nama Komjen Pol. Dedi Prasetyo. Namanya sudah lebih dulu direstui Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Wakapolri.
Kabar A1-nya, sebelum ditunjuk menjabat Wakapolri, dia bakal dipersiapkan untuk menduduki jabatan Kapolri.
Kabar terbarunya, kantor DPR di Senayan tak lama lagi bakal menerima surat presiden (supres) soal pergantian Kapolri.
Bursa calon pengganti Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pun kembali membara.
Dua inisial, ‘D’ dan ‘S’, yang muncul di kalangan anggota Komisi III DPR menjadi sinyal bahwa, proses untuk menentukan kursi Tribrata 1 telah resmi dimulai.
Meski pimpinan DPR menegaskan belum ada surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto, namun secara non formal dua nama jenderal potensial tersebut, telah memasuki tahapan uji komunikasi publik ataupun tes ombak yang tengah menjadi buah bibir, baik di kalangan pengamat maupun elite politik.
Secara formal, isu pergantian Kapolri memang masih mentah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bahkan telah memberikan pernyataan tegas yang membatah rumor adanya supres.
Namun, dalam dunia politik, bantahan formal seringkali tidak dapat menghentikan manuver yang terjadi di belakang layar. Penegasan dari DPR justru semakin memanaskan spekulasi mengenai siapa yang tengah disiapkan Istana untuk memimpin Korps Bhayangkara ke depan.
Info bursa nama-nama calon Kapolri ini tak dibantah Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. Dia pun mendengar adanya nama-nama yang beredar di publik dengan inisial tertentu, D dan S.
“Sudah ada nama-nama yang beredar, katanya ada inisial D, ada inisial S. Meskipun saya juga nggak mengerti dua inisial itu siapa,”ujarnya.
Hangatnya isu dua inisial calon Kapolri ini tentunya menjadi ujian awal bagi para kandidat. Bagi D dan S, isu ini menjadi titik balik bagaimana mereka merespons, menjaga soliditas internal, dan menunjukkan loyalitas akan menjadi pertimbangan penting bagi Presiden sebelum mengirimkan satu nama tunggal ke Senayan.
Inisial “D” Lebih Mengemuka
Dalam pertarungan opini publik, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo jelas memilik panggung yang lebih mumpuni.
Kekasatriaan Dedi mengakui masih banyak Kapolres, Direskrim, dan Kapolsek yang under Performance, ketika melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI menjadi satu momen penting/ tahap awal untuk membangun persepsi, seperti apa profil Dedi di mata kalangan anggota DPR.
Hal itu dia sampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Dalam pemaparannya, Komjen Dedi menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi internal Polri, mayoritas Kapolsek belum memenuhi ekspektasi kinerja. “Kami lihat dari 4.340 Kapolsek, 67 persen ini under performance. Kenapa under performance? Hampir 50 persen Kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG (Pendidikan Alih Golongan),” kata Komjen Dedi dalam RDP tersebut.
Selain Kapolsek, penilaian juga dilakukan terhadap Kapolres. Dari total 440 Kapolres yang diasesmen, 36 di antaranya dinilai berkinerja buruk. “Kemudian Kapolres, dari 440 Kapolres yang sudah kami lakukan assessment 36 Kapolres kami under performance. Ini catatan kami, dari kami harus melakukan perbaikan,” ujarnya.
Komjen Dedi menuturkan, kondisi serupa juga ditemukan di jajaran reserse kriminal.
Dari 47 Direktur Reserse Kriminal (Direskrim), sebanyak 15 dinyatakan tidak memenuhi standar kinerja. “Demikian juga di Reskrim. Dari 47 Dir Reskrim yang sudah konsen, 15 under performance,” ucapnya.
Atas dasar itulah menurutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan berbagai langkah perbaikan kepada Dedi, berupa evaluasi menyeluruh terhadap proses rekruitmen Polri.
Pemaparan Dedi ini menunjukan betapa tingginya komitmen dirinya untuk membenahi SDM pejabat Polri saat ini.
Dedikasi Tinggi dan Kesetiaan
Dalam kamus bahasa Jawa, Prasetyo adalah nama yang populer, berasal dari bahasa Sansekerta, yang secara umum memiliki arti kesetiaan, janji dan sumpah. Nama Dedi diartikan sebagai Dedikasi pada keluarga dan Institusi Polri.
Dengan demikian, nama Dedi Prasetyo yang disematkan oleh orang tuanya memiliki arti Dedikasi dan Kesetiaan.
Meski memiliki beban berat dalam namanya, Komjen Dedi Prasetyo mampu mengemban arti namanya baik kepada keluarga maupun kepada Institusi Polri.
Lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 26 Juli 1968, Komjen Dedi Prasetyo dikenal sebagai sosok yang tenang namun tegas. Dalam kehidupan pribadinya, ia didampingi oleh seorang istri bernama Martha Dedi Prasetyo atau Martha Dwi Maryani.
Fondasi kariernya di kepolisian dimulai saat ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1990. Tak berhenti di situ, dia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus pada tahun 1999. Deretan gelar akademis yang ia sandang-S.H., M.Hum., M.Si., M.M.-menunjukkan dedikasinya pada dunia pendidikan, yang puncaknya ia raih dengan gelar profesor.
Perjalanan Kariernya diketahui membentang panjang mulai dari Daerah hingga Puncak Mabes Polri. Mantan Karopenmas Polri ini pernah bertugas operasional di tingkat Polsek, hingga menduduki jabatan-jabatan strategis di Mabes Polri.
Awal Karier
Setelah lulus dari Akpol, Dedi memulai pengabdiannya sebagai Perwira Pertama (Pama) di Polda Jawa Timur pada tahun 1991. Pengalaman lapangannya terus ditempa saat ia menjabat sebagai Kapolsek Deket pada Tahun 1992 dan Kasat Reskrim Polres Lamongan setahun kemudian.
Setelah itu, Dedi dipercaya memegang berbagai posisi, termasuk Kapolsek Serpong (1997), Kapolresta Kediri (2008), dan Kapolres Lumajang (2009). Pengalamannya di bidang reserse juga terasah saat dia menjadi Kasat Serse Polwiltabes Surabaya pada 2007.
Karier berikutnya, Komjen Dedi banyak menghabiskan waktu tugas dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang menjadi salah satu keahlian utamanya. Ia pernah menjabat sebagai Karo SDM di Polda Maluku Utara (2011) dan Polda Kalimantan Tengah (2012).
Pengalamannya di Kalimantan Tengah berlanjut saat ia diangkat menjadi Wakapolda Kalimantan Tengah pada 2017. Lalu tiga tahun kemudian, dia dipercaya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah pada tahun 2020.
Sebelum ditunjuk menjadi Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo telah menduduki serangkaian jabatan elite di Mabes Polri. Ia dikenal luas oleh publik saat menjabat sebagai Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas) Polri pada 2021, di mana ia menjadi garda terdepan komunikasi institusi Polri, dalam menghadapi badai virus Covid 19.
Setelah itu, keahliannya di bidang SDM kembali dimanfaatkan saat ia dipromosikan menjadi Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) pada Februari 2023. Kemudian, pada November 2024, ia kembali mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, menggantikan Komjen Ahmad Dofiri yang juga ia gantikan di kursi Wakapolri.
Profesor Yang Handal Menulis Buku
Diluar citranya sebagai perwira tinggi yang tegas, Komjen Dedi Prasetyo memiliki sisi lain yang sangat menonjol, yakni dunia akademis dan literasi.
Komjen Dedi Prasetyo berhasil meraih gelar akademis tertinggi, yaitu profesor, dan dikukuhkan sebagai Guru Besar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Menurut data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), ia tercatat sebagai dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional ‘Profesor’ dalam Program Studi Ilmu Kepolisian.
Gelar Sarjana Hukum diraihnya dari Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto, Jawa Timur pada 2007 lalu, kemudian Magister Humaniora diraihnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 2009.
Dedi melanjutkan studi hingga S3 dan meraih gelar Doktor dari Universitas Brawijaya (UB) pada 2013. Berikutnya, Dedi menempuh studi S2 lagi hingga menyabet gelar Magister Manajemen pada 2015.
Yang mengagumkan, Komjen Dedi pernah meraih Rekor MURI, lantaran dia dinobatkan sebagai “Penulis Buku Terbanyak.”
Prestasi langka seorang jenderal polisi ini dia torehkan pada 28 Mei 2024.
Meraih penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai Perwira Tinggi Polri yang menulis buku terbanyak, Komjen Dedi mampu menulis27 judul buku yang telah diterbitkan. Dia membuktikan bahwa pengabdian sebagai anggota Polri dapat berjalan selaras dengan produktivitas intelektual.
Salah satu bukunya yang terbaru berjudul “Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul ” pemikirannya dalam buku ini, menunjukkan kepekaan dan kepeduliannya yang begitu mendalam, pada reformasi birokrasi dan SDM di tubuh Polri.
Penulis:
Junaidi P.Hasibuan
Pos terkait
Pos Terbaru
