Caption: Tangkapan layar momen vlog Jokowi mempromosikan pariwisata Raja Ampat 2017. Suaranetizennews,- Dulu, ketika baru menjabat Gubernur DKI Jakarta, pria yang berganti nama Mulyono karena sesuatu hal ini, amat sangat dipuja-puji rakyat Indonesia. Gaya berpakaiannya yang merakyat, semakin meyakinkan publik, mulai dari kaum elit ekonomi papan atas hingga ke lapisan masyarakat paling bawah wong cilik, semua berbondong-bondong meneriakan dukungan, agar dia maju sebagai calon Presiden RI Tahun 2014.
Kala itu, kemana dia melangkah kesitu pula awak media mengekor. Media darling, istilah itulah yang disematkan kepadanya. Media darling adalah istilah yang merujuk pada individu yang mendapatkan perhatian dan dukungan positif yang signifikan dari media. Istilah ini mengindikasikan bahwa individu tersebut memiliki kemampuan untuk menarik minat media dan memperoleh liputan yang luas dan positif.
Saking media darlingnya, apa yang dia katakan saat itu, meskipun bohong, itulah kebenaran yang hakiki.
Namun sekarang terbalik, setelah beliau pensiun sebagai presiden RI ke 7, meskipun dia berkata benar, justru dianggap bohong oleh rakyat Indonesia.
Ketika mantan presiden RI sebelumnya menikmari hari-hari pensiunnya bersama cucu, irit bicara, dan tidak lagi tampil di layar kaca media.
Mantan presiden kita yang satu ini justru sebaliknya. Usai pensiun, dia masih sibuk mengurusi kebenaran ijazah S1-nya. Setiap hari disorot media, tekanan dari segala penjuru pun datang bertubi-tubi.
Kata pepatah, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai.
Singkat cerita, tiga tahun menjabat Presiden RI, pada tahun 2017 Jokowi mengunjungi Destinasi Wisata Raja Ampat di Papua Barat Daya. Momen itupun diabadikan kedalam sebuah vlog yang diunggah pada 26 Desember 2017 tersebut, tercatat sudah ditonton sebanyak 238.739 kali.
Dalam vlog itu Jokowi memuji keindahan alam Raja Ampat. Dia menyebut itu kunjungan kedua ke Papua Barat.
“Selain pemandangan pantai, laut yang sangat indah, Raja Ampat mempunyai keindahan bawah laut yang luar biasa, sangat-sangat indah. Salah satu yang terbaik di dunia,” kata Jokowi dalam vlog tersebut.
“Memang saya sendiri belum pernah mencoba untuk menyelam, tapi mungkin nanti jika ada kesempatan datang lagi ke sini saya ingin mencoba untuk menyelam,” imbuhnya.
Dalam seminggu ini, vlog tersebut kembali viral. Netizen pun beramai-ramai menghubungkan vlog itu dengan izin tambang nikel milik PT GAG Nikel (GN) yang dikeluarkan era Jokowi pada tahun 2017.
“Pura-pura promosi wisata raja ampat, nyatanya lg ngechek lokasi tambang,” tulis @dhodysutanto***
“Betul, sebemarnya dia sedang men survey buat nambang nikel,” sambung @adistyoariansa***
“Ini yang merusak rajaa ampatt dampaknya skrng baru terasaaaa kacaww,” tulis @DedeMardian***
Gelombang Protes
Gelombang protes muncul menyikapi kerusakan alam wisata Raja Ampat Papua. Tokoh adat, oraganisasi lingkungan, bahkan aktivis anti korupsi turut menyuarakan protes aktivitas tambang nikel yang ditengarai merusak alam keindahan wisata Raja Ampat.
Sebuah vidio yang diperankan tiga orang anak-anak Papua, memprotes keberadaan tambang nikel di Raja Ampat. “Jika suara orang dewasa tidak didengar, maka anak seperti kami yang berbicara,” kata anak papua tersebut.
“Kami tidak butuh janji pembangunan yang merusak, kami butuh tanah papua yang utuh, laut yang hidup, hutan yang tetap hijau.”
“Sudah cukup, hentikan tambang, bantu sebatkan video ini, bantu selamatkan papua kami,”ujar anak itu berapi-api.
Laantaran izin tambang itu dikeluarkan pada tahun 2017, pada saat Jokowi Presiden, kerusakan alam wisata Raja Ampat pun kini tertuju pada Jokowi.
Informasi dikeluarkannya izin produksi pertambangan itu di era Jokowi, diperkuat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia menyatakan, bahwa izin produksi pertambangan nikel milik PT GAG Nikel (GN) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah diterbitkan sejak 2017.
“IUP produksinya itu 2017 dan beroperasi mulai 2018. Saya juga belum pernah ke (Pulau) GAG. Dan IUP-nya itu sekali lagi, IUP produksinya 2017. Saya masih ketua umum HIPMI Indonesia, belum masuk di kabinet,” kata Bahlil kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis 5 Juni 2025. (JunHsb)