Bantah Dugaan Pungli, Satlantas Polres Subang Tegaskan Pelayanan SIM Sesuai SOP
Kasat Lantas Polres Subang, AKP M. Hardian Andrianto, membantah pemberitaan dugaan pungli di Satpas SIM Polres Subang, Jawa Barat. Suaranetizennews,–Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Subang menegaskan bahwa proses penerbitan maupun perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) telah dilaksanakan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Kasat Lantas Polres Subang, AKP M. Hardian Andrianto, menyusul munculnya sejumlah pemberitaan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan SIM di Satpas Satlantas Polres Subang.
AKP M. Hardian, membantah keras adanya praktik pungli sebagaimana diberitakan sejumlah media. Dia katakan, tarif pelayanan SIM telah memiliki dasar hukum yang jelas dan seluruh proses pelayanan dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“Biaya pembuatan dan perpanjangan SIM sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Itu prosedur yang kami lakukan di Satpas Satlantas Polres Subang,” tegasnya, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan layanan penerbitan maupun perpanjangan SIM diharapkan mengikuti prosedur resmi dan memperoleh informasi langsung dari petugas Satpas.
Munculnya pemberitaan mengenai dugaan pungli tersebut juga mengundang perhatian dari Ketua DPD LSM Indonesia Morality Watch (IMW) Jawa Barat, Edwar.
Edwar menilai, pemberitaan terkait dugaan pungli semestinya disertai data dan informasi yang dapat diverifikasi sehingga tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
“Saya sudah membaca beberapa berita dimaksud. Saya menilai perlu ada data konkret yang dapat membuktikan dugaan tersebut. Jangan sampai pemberitaan hanya berdasarkan informasi sepihak tanpa kejelasan mengenai subjek dan objeknya,” ujarnya.
Edward menyarankan agar pihak Satlantas Polres Subang menempuh mekanisme hukum apabila terdapat dugaan intimidasi, ancaman, atau tindakan lain yang merugikan institusi maupun personel.
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme resmi dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, keberadaan kritik dan pemberitaan mengenai pelayanan publik tetap menjadi bagian penting dalam pengawasan masyarakat. Karena itu, setiap informasi mengenai dugaan pungli perlu diklarifikasi dan diverifikasi secara objektif agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
AKP M.Hardian memastikan, Satlantas Polres Subang terus mengedepankan prinsip pelayanan yang transparan, profesional dan akuntabel, sekaligus membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pelayanan SIM.
“Dengan demikian, setiap laporan maupun informasi mengenai dugaan pungli dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku,”pungkasnya.
Penulis: Junaidi P.Hsb
Pos terkait
Pos Terbaru
