Mikul Duwur Mendhem Jero
Caption: Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Hasiholan Sianipar bersama alumni UGM melakukan aksi Geruduk UGM Selasa 15/04/2025. Dapur Redaksi
SUARANETIZENNEWS-Negeri kita belumlah selevel Korea Selatan atau negeri Paman Sam yang menjunjung tinggi azas demokrasi, dus’ budaya malu. Budaya hukum kita belum sampai pada level tegas yang bisa menyeret mantan presiden ke meja hijau. Bahkan menurut mantan Wapres Jusuf Kalla, presiden yang gagal hanya dihukun “tidak dipilih lagi.”
Dedi Kurnia Syah dari Indonesia Political Opinion, mengatakan, secara hukum presiden memang tidak kebal, tapi secara politik dia bisa kebal selamanya. Apalagi jika penerusnya adalah kolega atau bahkan bagian dari “Kroninya,” maka kemungkinan mantan presiden untuk diadili semakin tipis, bak rambut seorang gadis yang rontok dikala sedang mandi.
Di Yogyakarta, Selasa 15 April 2025, dua kelompok demonstran turun ke jalan. Satu kelompok menggeruduk kampus Universitas Gajah Mada (UGM), menuntut klarifikasi: apakah Jokowi benar-benar lulus kuliah dengan ijazah asli, atau hanya sekadar pernah lewat kantin? Kelompok lain berkumpul di Gejayan dengan tuntutan yang lebih dramatis, “Adili Jokowi.”
Ada benang merah antara kedua kelompok berdasarkan tuntutan. Jika benar ijazah Jokowi palsu, maka itu akan memberi bobot lebih pada upaya menuntutnya ke pengadilan atas “dosa-dosa” politik selama lebih dari satu dekade berkuasa. Kalau ini sinetron, kepada sutradara boleh kita usulkan judul: “Mahasiswa Gadungan, Dicari Untuk Diadili.”
Bagi rakyat kebanyakan, ijazah hanyalah kertas sakti untuk daftar CPNS atau melamar kerja di pabrik. Tapi bagi aktivis, ahli forensik dokumen, atau alumni UGM yang merasa mahasiwa angkatan 85, ijazah palsu menjadi bom waktu seumur hidup si yang empunya dan kampus UGM yang menjadi pabrik akal sehat. Apalagi ijazah si samsul digunakan sebagai syarat resmi untuk maju walikota, gubernur dan calon presiden.
Menurut catatan aktivis Okky Madassari yang hadir dalam aksi “Geruduk UGM,” track record para demonstrasi ini bukanlah kaleng-kaleng macam netizen yang asbun di medsos. Pesertanya kebanyakan orang tua terdidik, berumur, dan berani keluar dari zona nyaman demi menuntut satu hal, “Transparansi akademik sang mantan presiden.”
Tuntutan mereka yang datang ke kampus UGM ini bukan teori konspirasi, tidak pula disponsori air “Le Mineral” yang ada manis-manisnya. Bukti-bukti yang ditampilkan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan berdasarkan firasat atau hasil terawangan dukun digital youtube. Maka timbul pertanyaan, jika Jokowi tak bisa menunjukkan ijazah aslinya, lalu siapa sebenarnya yang kuliah di UGM tahun ’80-an atas nama yang tercantum di ijazah itu?
Di titik ini, ijazah tampil menjadi semacam kunci pas yang bisa membuka kotak Pandora: jika terbukti palsu, maka keabsahan Jokowi sebagai presiden selama sepuluh tahun layak dipertanyakan. Dan bila presiden ilegal, maka seluruh kebijakan selama masa jabatannya… well, setidaknya layak dikaji ulang oleh sejarawan dan penyidik KPK.
Namun, harapan untuk mengadili Jokowi tidaklah semulus jalan tol yang ia bangun. Menurut para ahli hukum dan politik, Indonesia masih menganut sistem “Mikul duwur mendhem jero” yang berarti “mengangkat tinggi, mengubur dalam-dalam.” Mantan presiden dipuji jasanya, sementara kesalahannya dikubur dalam-dalam—pakai semen cor dua puluh sak. Peribahasa jawa ini terbukti, belum ada satu pun mantan presiden yang pernah diadili.
Lalu, kalau ijazahnya palsu, benarkah Jokowi bisa dipidana? Jawaban singkatnya, sangat bisa. Sebab duduk perkaranya sudah sangat jelas. Ijazah palsu itu dia gunakan mulai dari mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden. Maka oleh sebab itu, unsur pidananya tersedia, pemalsuan dokumen, keterangan palsu di bawah sumpah, hingga penyalahgunaan jabatan selama dia menjabat.
Namun, sekali lagi itu kalau terbukti. Dan di negeri ini, “terbukti” sering kali kalah oleh “terselamatkan”, karena kedekatan dan jasa di masa lalu. Buktinya, Rektor menghilang dari ruang kerja, dan segudang alasan lain pihak kampus yang bisa dijadikan pelindung Sang Mantan. Dalam situasi seperti itu, suara netizens yang menuntut kebenaran, bisa tersesat di antara suara sirine pengawalan dan tepuk tangan loyalis si Mulyono.
Junaidi P.Hsb
Redaksi
SUARANETIZENNEWS.COM
Pos terkait
Pos Terbaru
