Wisata Kuliner Kelas Internasional Muara Angke Tak Terawat dan Kumuh
Suaranetizennews – Provinsi DKI Jakarta mendirikan destinasi wisata kuliner Resto Apung di Pesisir Utara Jakarta, yang langsung berdiri di atas laut di kawasan Muara Angke. Lokasinya berada di kawasan pelabuhan sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Pembangunan Resto Apung Muara Angke ini telah dinyatakan rampung dan sudah beroperasi sejak Maret tahun 2022 serta mendapatkan antusias warga Jakarta.
Pembangunan Resto Apung ini dimulai sejak era Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan di selesaikan di era Gubernur Anies Rasyid Baswedan. Dari kejauhan nampak deretan bangunan Resto Apung Muara Angke yang masih menyisakan kesan megah. Puluhan bangunan restoran seafood yang berdiri di atas perairan itu sejatinya dirancang menjadi pusat kuliner ikan laut sekaligus destinasi wisata keluarga andalan pesisir Jakarta.
“Bangunan megah yang di rancang menyerupai bentuk ikan pari dengan luas area sekitar 4.458 meter persegi tersebut mengusung konsep modern eat and art food court mal. Dengan mengunakan pendanaan dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB) senilai Rp 65 miliar, kini tanpak terkesan berubah ketika pengunjung mendekat. Canopy di pintu masuk tampak rusak dan tidak terawat. Sejumlah bagian bangunan terlihat Jorok, kotor, menghitam, bahkan mengalami kebocoran. Atap yang semestinya melindungi pengunjung justru memperlihatkan tanda-tanda kerusakan akibat minimnya pemeliharaan.
Kesemrawutan juga terlihat di sekitar area parkir. Deretan warung semi permanen berdiri tanpa penataan yang jelas. Pedagang otak-otak bahkan menggunakan sebagian badan jalan untuk berjualan. Memasuki kawasan restoran, kondisi tak jauh berbeda. Sejumlah pedagang kaki lima memanfaatkan lorong jalan untuk berjualan hingga mempersempit akses pengunjung. Pemandangan ini membuat kawasan yang semestinya menjadi pusat kuliner tertata justru terkesan kumuh. Persoalan bukan hanya soal penampilan. Pengunjung juga mengeluhkan pelayanan dan fasilitas yang dinilai tidak terurus, termasuk sulitnya mendapatkan air bersih.
Padahal, Resto Apung dibangun melalui pemenuhan sebagian kewajiban atas pelampauan nilai (KLB) oleh PT KI berdasarkan berita acara serah terima Nomor 1252/-1.785.55/no.KR-KLB/BAST/001/V/2021. Bangunan tersebut diserahkan untuk kawasan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke.
Dengan konsep restoran yang berdiri di atas air laut, kawasan ini semula diharapkan menjadi ikon wisata kuliner seafood berkelas internasional. Sayangnya, potensi itu kini seolah berhadapan dengan persoalan pengelolaan dan pemeliharaan. Ketua DPP LSM Derap Pembangunan, Hermanto, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, bangunan yang dibangun melalui kontribusi perusahaan itu seharusnya dirawat dan dimanfaatkan secara optimal.
Hermanto mempertanyakan pola pengelolaan Resto Apung oleh Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta. “Bangunan ini dibangun dengan dana perusahaan, tetapi kondisinya sekarang tidak terawat. Seharusnya ada pengelolaan yang jelas dan bertanggung jawab,” ujar Hermanto.
Keluhan serupa disampaikan Yanto, pedagang ikan eceran di kawasan tersebut. Ia menilai pengelolaan Resto Apung tidak jelas. “Seharusnya kalau dikelola dengan baik, tempat ini menjadi bagus. Bukan malah terlihat kumuh seperti sekarang,” sentilnya. Menurut Yanto, gagasan awal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan Resto Apung sebagai destinasi wisata kuliner kelas internasional sebenarnya cukup menjanjikan. Namun, kondisi di lapangan justru jauh dari harapan.
Keluhan juga datang dari sejumlah pemilik warung ikan bakar. Mereka meminta identitasnya tidak disebutkan karena khawatir berdampak terhadap usaha yang dijalankan. Salah seorang pemilik warung mengaku telah menyewa tempat selama satu setengah tahun dengan biaya Rp3 juta setiap bulan. Selain itu, penyewa juga dikenakan biaya service charge sebesar 8 persen dari total tagihan makanan pengunjung. “Kami setiap bulan membayar sewa Rp3 juta, ditambah uang SC atau service charge sebesar 8 persen dari jumlah bon makan yang disetorkan kepada pengelola,” ujarnya.
Di tengah berbagai keluhan tersebut, pengunjung berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turun tangan membenahi kawasan itu. Mereka meminta pengelolaan Resto Apung dievaluasi, termasuk kemungkinan mengambil alih kembali pengelolaannya agar berjalan lebih profesional. “Kalau tetap dikelola swasta, harus dipilih perusahaan yang benar-benar berpengalaman. Lihat saja sekarang, atap banyak yang rusak, dinding kotor, tidak ada pemeliharaan, air bersih juga susah,” ujar seorang pengunjung yang mengaku gemar menyantap ikan laut.
Ia berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberi perhatian terhadap kondisi Resto Apung Muara Angke. “Kami berharap Pak Gubernur turun tangan menyelamatkan Resto Apung. Dulu tempat ini digadang-gadang menjadi ikon kuliner ikan laut Jakarta. Sayang kalau potensi sebesar ini dibiarkan terbengkalai,” katanya.
Resto Apung Muara Angke kini seperti menyimpan ironi. Dibangun dengan konsep menarik dan menyandang harapan besar sebagai ikon wisata pesisir, tetapi perawatan bangunannya justru luput dari perhatian. Megah dari kejauhan, tetapi menyisakan banyak pekerjaan rumah ketika dilihat dari dekat.
Ruli Harahap
Pos terkait
Pos Terbaru
